화이팅

화이팅

Selasa, 29 November 2016

Requesting and Confirming Letter

Requesting Letter


November 13, 2016
Heera Lee
ARMY Conference Center
Cheongdam-dong
Seoul, Gangnam-gu 147


Dear Ms. Lee

In our telephone conversation yesterday, we discussed plans to Dance Workshop at your conference center. I would like to confirm those plans.

The dates of the dance workshop are December, 30th 2016. The hours are 1:00 P.M to 5:00 P.M for session one, and 7:00 P.M to 11:00 P.M for session two. Fifty people will be attending. We will need two rooms: one large room and one smaller break-out rooms.

As we discussed, we will need speakers in the large room as well as a computer projection system. In each break-out room, we will need four tables, and a monitor.

On December 30th, we will have a catered lunch for session one, and a catered dinner for session two. I would appreciate your email me the menu choices as soon as possible, but no later than Monday, November 21st.

I would also appreciate receiving the projected cost for our one dy meeting. You do not need to include the launc and dinner catering cost at this time. Could you e-mail me your cost projections by  Monday, November 28th? I will give you final confirmation of our reservation by close-of-business on the 28th.

I want to thank you for your help in planning our dance workshop. I look forward to meeting you next week when I come to look over your facilities.



Regards,

Jimin Park
BANGTAN Company


Confirming Letter


November 30, 2016
Jimin Park
BANGTAN Company
Cheong-gu
Seoul, Gangnam-gu 1310


Dear Mr. Park

Thank you for your November 13th letter expressing interest in Army Conference Center. This letter will confirm our subsequent telephone call discussing plans for your meeting.

We understand your company would like to reserve our conference facilities December 30th. Fifty people will attend your meeting. You will need a total of two rooms: one large room and one smaller break-out rooms.

As you requested, we will provide a speakers in the large room, as well as a computer projection system. We understand you are bringing your own computer. We need to know the computer’s model and operating system. Please provide us this information two weeks before the start of the conference.

In each break-out room, we will provide four tables and a monitor. Please let us know whether you want 5’ rectangular tables or 4’ round tables. This request can be submitted one week before the conference.

On December, 30th we will provide a buffet lunch and dinner. The menu choices were emailed to you last Monday. Please tell us your menu selections one week before the conference.

As you requested, I emailed the projected cost last week. After you decide on the required equipment and the type of lunch and dinner, we can finalize the cost estimate.

I appreciate having the opportunity to plan your meeting. We look forward to showing you our facility when you visit this week.


Sincerely,

Heera Lee
ARMY Conference Center

Sabtu, 12 November 2016

Business Call

Business Call
1.      MR. X      : Good morning, ARMY Company here, can I help you?
Vee           : Could I speak to MR. Hitman please?
MR. X      : Who is calling?
Vee           : My name is Vee
MR. X      : Could you please spell your name?
Vee           : Sure, it’s V-E-E
MR. X      : okay, please hold on a sec, I’ll transfer your call
Hitman     : Hello
Vee           : Is this MR. Hitman?
Hitman     : Speaking

2.      MR. X      : Good morning, ARMY Company here, can I help you?
Vee           : Could I speak to Mr. Hitman please?
MR. X      : Who is calling?
Vee           : My name is Vee
MR. X      : Could you please spell your name?
Vee           : Sure, it’s V-E-E
MR. X      : Sorry, I think his line is busy. Do you want to leave a message?
Vee           : Sure, Please tell him that I’ll come to see him at 9 tomorrow morning
MR. X      : Okay, I’ll pass the message
Vee           : Thank you

3.      MR. X      : Good morning, ARMY Company here, can I help you?
Vee           : Could I speak to MR. Hitman please?
MR. X      : Who is calling?
Vee           : My name is Vee
MR. X      : Could you please spell your name?
Vee           : Sure, it’s V-E-E
MR. X      : Sorry, MR. Hitman is not here, yet.
Vee           : Can you tell me when he will be in?
MR. X      : Probably around 3 pm. Do you want to leave a message?
Vee           : No, I think I will call again letter then. Thank you
MR. X      : You’re welcome 

Rabu, 12 Oktober 2016

MAKALAH AKUNTANSI KEUANGAN LANJUT

MAKALAH AKUNTANSI KEUANGAN LANJUT



Disusun Oleh :
Liani Febri. A                          (26214059)
Maghfira Laras Sukma            (26214306)
Nadya Selvica Puspita             (27214773)
Naomi Febrianti                      (27214818)
Nyimas Gusti Tunjung Arum  (28214301)
Rizka Desianny Winata           (29214586)
Vera Verina Tanadinata          (2A214993)


Kelas 3EB37


UNIVERSITAS GUNADARMA
KALIMALANG


KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia Nya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas makalah Akuntansi Keuangan Lanjut ini. Makalah ini kami susun dengan tujuan untuk lebih memahami tentang Akuntansi Keuangan Lanjut.
Kami sangat menyadari makalah ini masih belum menemukan kata sempurna, oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna hasil yang lebih baik lagi.
Akhir kata, semoga makalah ini dapat berguna bagi kami dan bagi semua nya, semoga apa yang kami bahas disini dapat dijadikan tambahan ilmu pengetahuan teman – teman semua. Terima kasih.



















DAFTAR ISI
Laporan keuangan konsolidasi  ............................................................................... 1
1.1 Pengertian entitas induk dan entitas anak…………………………….............. 1
1.2 Ruang lingkup laporan keuangan konsolidasi……………………….................1
1.3 Prosedur dan teknik konsolidasi………………………….................................2
Kertas kerja konsolidasi…………………………………………………………....2
2.1 Penyusunan laporan keuangan konsolidasian pada tanggal kombinasi bisnis apabila        tidak terdapat kepentingan non pengendali………………………...................4
2.2 Penyusunan laporan keuangan konsolidasi…………………………….............5













PENGERTIAN ENTITAS INDUK DAN ENTITAS ANAK

Entitas Induk (parent) adalah entitas yang mengendalikan satu atau lebih entitas. Sedangkan entitas anak adalah entitas yang dikendalikan oleh entitas lain. 
Entitas Anak (subsidiary) adalah suatu entitas yang dikendalikan oleh entitas induk dimana pengendalian dianggap ada jika entitas induk memiliki baik secara langsung maupun tidak langsung melalui entitas anak lebih dari setengah hak suara dari suatu entitas (pemilikan saham lebih dari 50%)
Suatu entitas (investor) dapat mengendalikan entitas lain (investee) jika memiliki tiga hal berikut, yaitu:
1.      kekuasaan atas investee
2.      eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investee
3.      kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas investee untuk memengaruhi jumlah imbal hasil investor. Investor memiliki kekuasaan atas investee ketika investor memiliki hak substantif untuk mengarahkan aktivitas relevan, yaitu aktivitas yang secara signifikan memengaruhi return investee.


RUANG LINGKUP LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pengendalian dianggap ada ketika entitas induk memiliki secara langsung atau tidak langsung melalui entitas anak lebih dari setengah kekuasaan suara suatu entitas, kecuali dalam keadaan yang jarang dapat ditunjukkan secara jelas bahwa kepemilikan tersebut tidak diikuti dengan pengendalian.
Pengendalian juga ada ketika entitas induk memiliki setengah atau kurang kekuasaan suara suatu entitas jika terdapat :
-          kekuasaan yang melebihi setengah hak suara sesuai perjanjian dengan investor lain
-          kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional entitas berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian
-          kekuasaan untuk menunjuk atau mengganti sebagian besar dewan direksi atau organ pengatur setara dan mengendalikan entitas melalui dewan atau organ tersebut
-          kekuasaan untuk memberikan suara mayoritas pada rapat dewan direksi atau organ pengatur setara dan mengendalikan entitas melalui direksi atau organ tersebut.
§  Instrumen seperti  waran saham, opsi beli saham, instrumen utang atau instrumen ekuitas yang dapat dikonversi menjadi saham biasa, atau instrumen lain yang mempunyai potensi (jika dilaksanakan atau dikonversi) untuk :
§  Menambah kekuasaan suara kepada entitas
§  Mengurangi kekuasaan suara dari pihak lain atas kebijakan keuangan dan operasional entitas lain atas kebijakan keuangan dan operasional entitas lain
Suatu entitas anak tidak dikeluarkan dari konsolidasi hanya karena investor merupakan organisasi modal ventura, reksa dana, unit perwalian, atau entitas sejenis.
Suatu entitas anak tidak dikeluarkan dari konsolidasi meskipun aktivitas usahanya tidak sama dengan entitas lain dalam kelompok usaha.


PROSEDUR DAN TEKNIK KONSOLIDASI

Prosedur Konsolidasi diatur dalam PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No. 4 (Paragraf 8,21 & 23) antara lain dinyatakan bahwa dalam menyusun Laporan Keuangan Konsolidasi Laporan Keuangan Induk Perusahaan (Parent Company) dan Anak Perusahaan (Subsidary Company) digabungkan satu persatu dengan menggabungkan unsure-unsur yang sejenis dari Aktiva, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan dan Beban.
Adapun prosedur penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi Dijelaskan lebih terperinci lagi, yaitu:
1.      Mempersiapkan kertas kerja penyusunan laporan keuangan konsolidasi
2.      Memasukkan laporan keuangan meliputi laporan laba rugi, laporan laba ditahan dan neraca masing-masing perusahaan induk dan anak pada kolomnya masing-masing.
3.      Jika ada kesalahan-kesalahan pada laporan keuangan induk atau anak (seperti koreksi terhadap pencatatan investasi dengan metode biaya dikonversi ke metode ekuitas) perlu dibuatkan jurnal penyesuaian (diposting ke buku besar perusahaan induk atau anak).
4.      Memasukkan jurnal eliminasi dalam kertas kerja, seperti:
§  Mengeliminasi laba atau rugi antar perusahaan (laba atau rugi anak yang telah diakui dalam laporan laba-rugi perusahaan induk). Mengeliminasi dividen anak perusahaan yang telah dicatat pada saat perusahaan induk menerima dividen dari anak.
Pendapatan dari perusahaan anak..................xxx
                             Dividen...............................................................    xxx
                             Investasi pada perusahaan anak.................     xxx
§  Penyesuaian untuk mencatat hak minoritas dalam laba dan dividen perusahaan anak.
Beban hak minoritas....................................   xxx
                             Dividen......................................................       xxx
                             Hak minoritas............................................      xxx
§  Mengeliminasi akun resiprokal, yaitu akun investasi pada perusahaan anak (di neraca induk) dan akun ekuitas (di neraca anak) dikali dengan persentase kepemilikan induk.
Jika NW dari akun investasi pada perusahaan anak = NB dari akun ekuitas
Modal saham.................................................  xxx
Tambahan modal (jika ada)..........................  xxx
Laba ditahan..................................................  xxx
                   Investasi pada perusahaan anak.................................   xxx
                   Hak monoritas (% kepemilikan x total ekuitas)........  xxx
Jika NW dari akun investasi pada perusahaan anak > < NB dari akun ekuitas. (catatan lihat penjelasan selanjutnya)
Modal saham.................................................  xxx
Tambahan modal (jika ada)..........................  xxx
Laba ditahan..................................................  xxx
Alokasi kelebihan .........................................  xxx 
                   Investasi pada perusahaan anak..............................   xxx
                   Hak monoritas (% kepemilikan x total ekuitas).....  xxx
§  Mengalokasikan dan mengamortisasi perbedaan nilai wajar dari akun investasi  dengan nilai buku ekuitas (dari langkah ke 5).
Jika ada perbedaan itu dialokasikan ke aktiva tetap, maka perlu dibuatkan jurnal penyusutan. Demikian pula jika ada hak paten perlu diamortisasi pertahun.
§  Mengeliminasi akun resiprokal lainnya (seperti hutang, piutang, pembelian dan penjualan antar perusahaan.
5.      Menjumlah akun-akun pada kedua laporan keuangan untuk akun-akun yang tidak resiprokal pada kolom laporan konsolidasi.
6.      Menjumlahkan akun-akun pada kedua laporan keuangan ditambah dan dikurangi akun-akundalam kolom jurnal eliminasi.



PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PADA TANGGAL KOMBINASI BISNIS APABILA TIDAK TERDAPAT KEPENTINGAN NON PENGENDALI

v Tahap Penyusunan Kertas Kerja Konsolidasi
Kertas kerja konsolidasi adalah alat bantu untuk menyusun neraca saldo gabungan SKPD dan PPKD. Kertas kerja berguna untuk mempermudah proses pembuatan laporan keuangan gabungan.




      Aktivitas utama dari penyusunan kertas kerja konsolidasi dibagi kedalam 3 bagian yaitu:
1.     Menyusun worksheet Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yaitu dengan caramenggabungkan akun-akun pada kode 4, 5 6 dan 7 dari seluruh SKPD DAN PPKD untuk mendapatkan LRA GABUNGAN.
2.     Menyusun worksheet Laporan Operasional (LO) yaitu dengan cara menggabungkan akun-akun pada kode 8 dan 9 dari seluruh SKPD DAN PPKD untuk mendapatkan LOGABUNGAN.
3.     Menyusun worksheet Neraca yaitu dengan cara menggabungkan akun-akun pada kode 1.2 dan 3 dari seluruh SKPD DAN PPKD untuk mendapatkan NERACA GABUNGAN.Namun khusus untuk penggabungan Neraca lebih dulu harus dibuat jurnal eliminasi, barulah kemudian dibuat NERACA GABUNGAN
     

Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi
·         Menyusun Kertas Kerja (work sheet) Penggabungan Laporan Realisasi Anggaran




·         Menyusun Kertas Kerja (work sheet) Penggabungan Laporan Operasional



·         Menyusun Kertas Kerja (work sheet) Penggabungan Neraca







JURNAL PENUTUPAN
Jurnal penutupan sudah dilakukan di entitas SKPD dan PPKD ketika menyusun laporan keuangan masing-masing. Sehingga pada saat menggabungkan/mengkonsolidasikan tidak perlu lagi membuat jurnal penutup.
v  Tahap Penyusunan Laporan Keuangan
Terdapat Laporan Keuangan Pemda yang wajib dibuat oleh pemerintah daerah, yaitu:
1.      Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2.      Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
3.      Laporan Operasional (LO)
4.      Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
5.      Neraca
6.      Laporan Arus Kas (LAK)
7.      Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)




Kepentingan non pengendali hanya muncul dalam laporan keuangan konsolidasi, yaitu laporan yang menggabungkan induk dan semua anak perusahaan yang dikendalikan oleh induk. Selama ini kepentingan minoritas di neraca disajikan di bawah utang jangka panjang dan di atas ekuitas. Dalam laporan laba rugi, laba untuk kepentingan minoritas dikurangkan dari total laba untuk mendapatkan laba konsolidasi. Konsekuensi dari penyajian tersebut, dalam menghitung pengembalian modal (return on equity) hanya memperhatikan kepentingan pemegang saham induk. Perhitungan struktur modal dengan rasio ekuitas dibagi total aset seringkali tidak memasukkan unsur hak minoritas yang sebenarnya termasuk komponen laba. Pembaca laporan keuangan dapat salah membaca rasio keuangan dan mengintepretasikan laporan keuangan karena penyajian ini. Penyajian tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa entitas konsolidasi merupakan perpanjangan dari induk perusahaan (parent theory). Konsekuensinya laba minoritas sebagai pengurang laba (expense) dan tidak disajikan sebagai ekuitas atau di bagian utang jangka panjang.
Kepentingan non pengendali atas asset neto (ekuitas) terdiri dari :
1. Jumlah kepentingan non pengendali pada tanggal kombinasi bisnis awal.
2. Bagian kepentingan non pengendali atas perubahan ekuitas sejak tanggal kombinasi bisnis.





DAFTAR PUSTAKA
·        http://auditme-post.blogspot.co.id/2012/04/beda-pengaturan-akuntansi-investasi.html
·        http://subektihandiyati.blogspot.co.id/2014/09/teknik-dan-prosedur-konsolidasi.html
· https://staff.blog.ui.ac.id/martani/about/pemikiran-yang-disajikan-dalam-koranmajalah-populerumum/502-2/

Selasa, 04 Oktober 2016

Introduction, CV and Cover Letter (Tugas 1)

Name : Vera Verina Tanadinata
NPM  : 2A214993
Class  : 3EB37


1. Introduction

Good morning sir/madam,
It's my pleasure to introduce myself. I'm Vera Verina, you can call me Vera. I am 20 years old. I’m studying at Gunadarma University.
My hobby is writing, reading and listen music. I like writing, because by doing this I can pull out whatever on my mind.

I can hard work to achieve my targets in time. I am self confident, positive attitude and patience.

2. CV (Curriculum Vitae)

Tips to write a CV :
·         Include :
-          Name & Contact
-          About Me/ Profile
-          Education Background
-          Experience
-          Skill / Interest / Hobby
·         Make sure your CV is easy to read
·         Keep it simple but interesting
·         Make it look good.
·         Choice font, layout, and use the visual graphic
·         Maximum two pages of A4 paper
·         Keep your CV updated

Example :


3. Cover Letter

Tips to write Cover Letter:
·         Cover Letter include your name, email, address at the top of the page on the right
·         Keep it simple but interesting
·         First Paragraph:
The first paragraph of your letter should include information where you found out about it.
·         Middle Paragraphs:
The next section of your cover letter should describe why you're interested in that type of work. And summarise your strengths or your skills
·         Last Paragraph:
Thank the employer and say you look forward to hearing from them soon for Interview.

Example :





Minggu, 05 Juni 2016

Contoh Kasus Persekongkolan dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Nama : Vera Verina Tanadinata
NPM : 2A214993
Kelas : 2EB37
Tugas : Aspek Hukum dalam Ekonomi (Softskill)

Hukum persaingan usaha merupakan hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan persaingan usaha. Menurut Arie Siswanto, hukum persaingan usaha (competition law) adalah instrumen hukum yang menentukan tentang bagaimana persaingan itu harus dilakukan.
Pelaku usaha dilarang melakukan kegiatan persekongkolan yang membatasi atau menghalangi persaingan usaha (conspiracy in restraint of business), karena kegiatan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.
Pasal 22:  “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”.
Pasal 23:  “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”.
Pasal 24:  “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan”.

Contoh Kasus Persekongkolan Proyek e-KTP

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan ada persekongkolan dalam tender penerapan KTP Berbasis NIK Nasional (e-KTP) Tahun 2011-2012. Tindakan haram itu menurut KPPU dilakukan Panitia Tender, Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI), dan PT Astra Graphia Tbk. Demikian putusan Majelis KPPU, Selasa (13/11).

Dalam putusan tersebut, majelis komisi membeberkan bentuk-bentuk persekongkolan yang dilakukan antara PNRI dan Astra Graphia. Seperti persamaan dari jumlahdan produk yang digunakan. Lalu, persamaan kesalahan pengetikan dalam dokumen penawaran terkait produk Irish Scannerdari L-1.

Selain terbukti melakukan persekongkolan secara horizontal, majelis juga menilai telah terjadi persekongkolan secara vertikal. Antara panitia tender dengan Astra Graphia dan PNRI. Bentuk persekongkolan yang dilakukan panitia tender adalah memfasilitasi dan mengatur pemenang tender.

Pengaturan pemenang tender salah satunya dilakukan dengan post biddingterkait ISO 9001 dan 14001 oleh PNRI. Menurut majelis, post bidding berupa mengubah, menambah, mengganti dokumen setelah batas waktu pengumpulan berkas berakhir. Hal ini terbukti dari pemasukan dokumen Surat Keterangan Topaz pada 8 April 2011. Sementara itu, batas akhir pengumpulan berkas adalah 7 April 2011.

Panitia pun tak luput dari pengamatan KPPU karena dianggap lalai, terkait strategi bisnis PNRI. BUMN itu mencantumkan harga Rp0 terhadap Irish Scanner yang sebenarnya Rp109 miliar.
“Panitia lalai karena tidak melakukan klarifikasi atas Rp0 ini. Ini tidak rasional mengingat perusahaan berorientasi profit,” sebut Anggota Majelis Dedie S Martadisastra. Dia tambahkan majelis berkesimpulan ada pengaturan harga antara PNRI dengan Astra Graphia sebesar Rp109 miliar.

Tak hanya itu persaingan usaha tidak sehat yang dikupas KPPU dari tender e-KTP. Bentuk lain adalah penggabungan paket kerja dari sembilan unit menjadi satu paket pengerjaan. Majelis berpendapat seharusnya paket tersebut dipecah agar banyak calon peserta potensial dapat mengikuti proses tender.

Pertimbangan majelis dalam memutuskan telah terjadi persekongkolan diperkuat dengan diabaikan Peraturan Presiden (Perpres) No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah oleh Panitia Tender. Bentuk pengabaian adalah panitia tidak memperhatikan Kemampuan Dasar (KD) dan pengalaman peserta tender. Padahal, dalam Pasal 10 ayat (4) Perpres 54 Tahun 2010 tersebut mempersyaratkan harus memperhatikan pengalaman dan KD suatu perusahaan. Dan, perusahaan pernah menangani proyek senilai Rp1,2 triliun. Sementara itu, fakta dipersidangan terbukti bahwa PNRI tidak pernah menangani proyek tender serupa. Bahkan, PNRI hanya pernah menangani tender senilai puluhan miliar.

Meskipun dalam pembelaannya, panitia tender menyatakan tidak mengabaikan Perpres tersebut karena Pasal 19 ayat (1) huruf h menyatakan pengalaman dan KD tidak diperlukan untuk proyek konsultasi. Namun, majelis tidak sepakat dengan pendapat tersebut. Menurut majelis, dalil tersebut tidak logis.

“Untuk itu, menyatakan Panitia Tender telah mengatur dan memfasilitasi PNRI sebagai pemenang tender. Dan, memutuskan PNRI membayar denda sebesar Rp20 miliar dan disetor ke kas negara, dan menghukum Astra Graphia membayar denda sebesar Rp4 miliar,” putus Ketua Majelis Komisi Sukarmi.

Contoh Kasus Persaingan Usaha Tidak Sehat

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengakui adanya dugaan pelanggaran UU No.5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh PT PLN (Persero) apabila BUMN sektor listrik itu meneruskan kebijakan capping untuk TDL sektor industri. KPPU akan mengkaji sesuai dengan prosedur lewat pemeriksaan selanjutnya. Kemungkinan pasal yang akan dikaji KPPU ialah pasal 19d di dalam Undang-Undang Nomor 5/1999 yang mengatur masalah diskriminasi terkait penerapan tarif terhadap para pelaku industri.Untuk itu, KPPU akan segera menelisik data-data PLN untuk melihat siapa saja pelanggan industri yang menikmati capping dengan yang tidak. Sementara ini, KPPU mengakui pada 2010 memang terdapat perbedaan tarif untuk golongan-golongan industri. Untuk golongan industri kecil atau rumah tangga yang dikenakan capping diganjar Rp803 per KWh. Sementara yang tidak kena capping dikenakan Rp916 per KWh. Sehingga ada disparitas harga sekitar Rp113 per KWh. Sementara untuk golongan menengah berkapasitas tegangan menengah berbeda Rp667 per KWh apabila dikenakan capping dan Rp731 KWh untuk yang tidak. Perbandingan bagi industri yang memakai capping dengan yang tidak, untuk tegangan menengah sebesar 23%. Untuk golongan tarif untuk keperluan industri besar, mereka yang dikenakancapping harus membayar sebesar Rp594 per KWh sementara yang tidak menjadi Rp605 per KWh (disparitas harga Rp11 per KWh). Berdasarkan indikasi-indikasi tersebut, KPPU akan segera melakukan pemeriksaan sesuai prosedur yang ada berdasarkan surat yang masuk ke pihaknya pada 11 Januari silam.

KPPU juga akan panggil pihak yang selama ini diuntungkan dengan tarif lebih rendah atau yang iri terhadap perbedaan harga karena mereka dikenakan beban yang lebih tinggi dibanding yang lain. Selain itu, mereka juga akan memanggil Pemerintah dan Kementerian Keuangan dan Dirjen Listrik Kementerian ESDM untuk meminta pandangan dari mereka dan akan membuktikan di lapangan misal cek kuitansi supaya ada fakta dan data hukum tidak hanya data statistik.
Fungsi PT. PLN sebagai pembangkit, distribusi, dan transmisi listrik sebenarnya sudah mulai dipecah. Swasta diizinkan berpartisipasi dalam upaya pembangkitan tenaga listrik. Sementara untuk distribusi dan transmisi tetap ditangani PT. PLN. Saat ini telah ada 27 Independent Power Producer di Indonesia. Mereka termasuk Siemens, General Electric, Enron, Mitsubishi, Californian Energy, Edison Mission Energy, Mitsui & Co, Black & Veath Internasional, Duke Energy, Hoppwell Holding, dan masih banyak lagi. Tetapi dalam menentukan harga listrik yang harus dibayar masyarakat tetap ditentukan oleh PT. PLN sendiri.

Krisis listrik kemudian juga memuncak saat PT. Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN) memberlakukan pemadaman listrik secara bergiliran di berbagai wilayah termasuk Jakarta dan sekitarnya, selama periode 11-25 Juli 2008. Hal ini diperparah oleh pengalihan jam operasional kerja industri ke hari Sabtu dan Minggu, sekali sebulan. Semua industri di Jawa-Bali wajib menaati, dan sanksi bakal dikenakan bagi industri yang membandel. Dengan alasan klasik, PLN berdalih pemadaman dilakukan akibat defisit daya listrik yang semakin parah karena adanya gangguan pasokan batubara pembangkit utama di sistem kelistrikan Jawa-Bali, yaitu di pembangkit Tanjung Jati, Paiton Unit 1 dan 2, serta Cilacap. Namun, di saat yang bersamaan terjadi juga permasalahan serupa untuk pembangkit berbahan bakar minyak (BBM) PLTGU Muara Tawar dan PLTGU Muara Karang.

Akibat dari PT. PLN yang memonopoli kelistrikan nasional, kebutuhan listrik masyarakat sangat bergantung pada PT. PLN, tetapi mereka sendiri tidak mampu secara merata dan adil memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Banyak daerah-daerah yang kebutuhan listriknya belum terpenuhi dan juga sering terjadi pemadaman listrik secara sepihak. Kejadian ini menyebabkan kerugian yang tidak sedikit bagi masyarakat, dan investor menjadi enggan untuk berinvestasi.



Sumber :